Network
Dalam hal ini Listyo menjelaskan tidak hanya untuk pendampingan anggaran saja, tapi stabilitas kamtibmas juga dilakukan untuk menjaga saat negara masuk di tahun politik seperti saat ini.
Diinstruksikan oleh Listyo kepada semua jajarannya di seluruh wilayah Indonesia agar terus memberikan pengawalan dan pendampingan pada Pemerintah Daerah (Pemda) sehubungan dengan penggunaan anggaran.
Baca Juga: Geram Anggaran Pemerintah untuk Belanja Barang Impor, Jokowi: Mau Kita Terus-teruskan?
Pengawalan dan pendampingan yang ketat ini untuk menepis keraguan di masyarakat terkait pemanfaatan penggunaan dana yang ada di daerah.
Kapolri meminta agar jajarannya khususnya satgas dan yang terkait di dalamnya benar-benar memberikan pendampingan dan pengawalan penggunaan anggaran.
Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu mesin yang mampu memutar roda perekonomian negara, sebab mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,6 hingga 1,7 persen jika terserap dengan baik.
Menurut Kapolri, Presiden meminta agar semua anggaran tersebut dapat terserap lebih dari 90 persen di daerah.
Kapolri menegaskan pada seluruh jajarannya agar terus melakukan pendampingan dan pengawalan secara profesional untuk menepis keraguan terkait penyerapan anggaran.
Dalam hal ini Kapolri benar-benar menekankan agar Polri tidak menjadi bagian dari masalah, melainkan mampu membimbing, mendampingi Pemda sehingga mampu menepis keraguan atas penggunaan dana-dana tersebut.
