Network
MALANG TERKINI - Saat ini di Indonesia sudah ada beragam produk perusahaan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Namun masyarakat perlu memahami terkait apa saja yang berhubungan dengan produk-produk perusahaan pembiayaan agar tidak salah dalam pemanfaatannya.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui tengah berusaha melakukan beberapa upaya edukasi di berbagai daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat atau konsumen yang menggunakan produk-produk perusahaan pembiayaan.
Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Regional 4 Jatim Dedy Patria saat ditemui wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan hal tersebut merupakan tugas utama selain pengawasan keuangan nonbank.
"Kami juga dapat tugas edukasi perlindungan konsumen, jadi data pengaduan yang masuk ke kami cukup tinggi, hingga September 2023 ini pengaduan sudah mencapai angka sekitar 2.800," katanya.
Urutan tertinggi, lanjutnya, pengaduan terkait restrukturisasi pembiayaan dan kredit dari perusahaan pembiayaan.
"Pengaduan tertinggi kedua, terkait perilaku tenaga penagih, ini yang memang menjadi pekerjaan rumah Kami," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya edukasi literasi keuangan yang terdiri dari indikator pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, para konsumen jadi lebih nyaman.
"Dengan begitu para konsumen yang akan menggunakan produk-produk perusahaan pembiayaan biar lebih nyaman dengan diberi edukasi literasi keuangan dan itu harus dilakukan dengan baik," ujarnya.
Sehingga, kata dia, para konsumen dapat memahami jika ada permasalahan terkait perjanjian pembiayaan.
"Pentingnya edukasi hal tersebut bagi konsumen jika pada saat ada cedera janji atau diluar skenario awal dapat memahami klausula-klausula yang telah disepakati," tuturnya.
Berdasar hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 tercatat, indeks Literasi Keuangan Jatim mencapai 55,32 persen dan indeks Inklusi Keuangan Jatim mencapai 92,99 persen.
Kedua angka tersebut tercatat meningkat dibandingkan pada 2019, yang lebih membanggakan capaian Indeks Literasi Keuangan maupaun Indeks Inklusi Keuangan Jatim telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar 50 persen.
Sementara, indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
Selain itu, indeks inklusi keuangan 2022 mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen.
Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022. ***
