Network
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, 31 Agustus 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 6 juta ton, yang berarti mengalami penurunan.
Target 6 juta ton per tahun tersebut adalah langkah yang tepat karena merupakan angka optimal secara biologi, ekologi, dan ekonomi.
Jika JTB diturunkan menjadi 6 juta ton/tahun, berarti industri-industri besar yang tidak efisien yang melakukan aktivitas ekonomi terkait perikanan di daratan akan berhenti dengan sendirinya, sehingga secara ekonomi makro menguntungkan bagi negara dan sama sekali tidak mengurangi kuota untuk nelayan kecil.
JTB 6 juta ton atau kira-kira 50 persen dari Maximum Sustainable Yield (MSY) yang bisa dianggap merupakan manfaat ekonomi maksimum yang bisa dihasilkan.
Pada Maret 2023, pemerintah menerbitkan PP Nomor 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Regulasi ini menggunakan prinsip berdasarkan MSY dan JTB yang kami anggap dapat menjadi solusi mengatasi penangkapan ikan berlebihan.
Diterbitkannya PP 11/2023 juga berarti bahwa kebijakan kita bertransformasi dari pendekatan input, yaitu mengontrol jumlah nelayan dan jumlah kapal, menjadi pengendalian output dengan mengukur jumlah tangkapan ikan terlebih dahulu, baru menentukan jumlah kapalnya.
Setelah PP 11 ditetapkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, mengalokasikan kuota untuk nelayan kecil terlebih dahulu untuk memastikan nelayan tidak tersisihkan dari mata pencaharian dan sumber pendapat utama mereka.
Kedua, stock assessment atau penelitian stok dilakukan sebaik mungkin, sehingga pemerintah mengetahui secara pasti jumlah ikan yang tersedia (evidence-based policy).
Ketiga, pemerintah perlu memantau dan mengevaluasi hasil tangkapan di setiap pelabuhan dan kapal, untuk memastikan jumlah ikan yang akan ditangkap, dan memeriksa jumlah tangkapan setelah kegiatan dilakukan.
