Network
MALANG TERKINI - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo kini tengah menjadi sorotan lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang ini berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada waktu yang lalu.
Atas adanya dugaan ini, Ombudsman RI pun bereaksi. Ombudsman RI pun menyatakan menemukan maladministrasi dalam kasus ini. Sehingga ORI pun akhirnya mengambil tindakan.
Ombudsman RI (ORI) menemukan maladministrasi dan menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo selaku terlapor terkait pemberhentian 176 perangkat desa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan pemberhentian itu dilakukan melalui evaluasi kinerja atau penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021.
Dalam penyampaian ringkasan rekomendasi, Rabu, Ratna Sari Dewi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, analisis pendapat dan kesimpulan, Ombudsman RI menyatakan terlapor telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang.
Dalam hal itu pelapor merupakan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan dari jabatan perangkat desa berdasarkan SOTK Pemerintah Desa Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemkab Gorontalo.
"Pemkab Gorontalo telah melakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk tujuan pemberhentian perangkat desa, padahal belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo," ucap dia.
Pemkab Gorontalo kata dia, melakukan penyesuaian SOTK Pemerintah Daerah yang tidak kredibel dan tidak akuntabel dari pengaturan maupun pelaksanaannya sehingga mengakibatkan kerugian berupa terlanggarnya hak-hak Pelapor atau perangkat desa lainnya di Kabupaten Gorontalo.
