Soroti dan Ingatkan Tentang Pengelolaan Laut, Luhut: Perhatikan Aspek Keberlanjutan

- 30 September 2023, 12:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam FMB 9 "Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023" di Jakarta, Senin (25/9/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam FMB 9 "Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023" di Jakarta, Senin (25/9/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh) /

MALANG TERKINI - Laut merupakan sumber daya alam yang melimpah dan memberikan beragam manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia sendiri dikenal sebagai negara maritim.

Namun meski selalu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berhubungan dengan ekonomi dan kesejahteraan, laut tentu tetap perlu untuk dilakukan pengelolaan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pengelolaan laut di tengah tantangan perubahan iklim seperti saat ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan.

“Ini penting, sehingga kalau Anda lihat semua, tanpa lautan tidak akan terjadi kehidupan di bumi ini,” katanya saat memberikan kuliah umum dalam Seminar Nasional Kemaritiman dalam rangka Hari Maritim Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Perbaikan aktivitas laut dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Pasalnya, 97 persen air bumi berasal dari laut. Laut juga memproduksi 50-80 persen dari total oksigen, serta mampu menangkap 30-70 persen CO2 global yang diproduksi manusia. Di sisi lain, laut juga mampu menyerap 90 persen kelebihan panas.

Luhut pun mengingatkan bawa pengelolaan laut bertujuan agar sumber dayanya tetap terjaga untuk bisa dimanfaatkan. Ia mencontohkan mulai terbatasnya spesies tertentu di wilayah perairan tertentu akibat eksploitasi berlebih (overexploitation).

“Jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam di laut akan over eksploitasi dan menjadi terbatas. Misalnya, ikan karang itu status sudah merah (artinya telah dieksploitasi secara berlebihan). Kita harus bersinergi menghambat, mengobati masalah ini,” tuturnya.

Luhut menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui penetapan Marine Protected Area dan kebijakan penangkapan ikan terukur.

Visi Marine Protected Area bertujuan untuk mengamankan 32,5 juta hektare atau 10 persen total wilayah laut, pada tahun 2030 dan sebanyak 30 persen pada tahun 2045.

Adapun kebijakan penangkapan ikan terukur dimaksudkan untuk mempromosikan panen yang berkelanjutan, pengelolaan yang efektif dan penegakan sumber daya perikanan laut nasional.

Di sisi lain, Luhut juga menekankan keberadaan limbah plastik yang menjadi tantangan dalam pemanfaatan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pun telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70 persen pada 2025 mendatang. Penanganan sampah plastik di laut, yang mayoritas berasal dari darat penting dilakukan karena sampah plastik menimbulkan pencemaran laut.

Per tahun 2022, capaian pengurangan sampah laut sebesar 35,4 persen, sedikit lebih rendah dari target sebesar 38,5 persen. Namun, Luhut berharap capaian pengurangan sampah laut akan terus membaik di masa depan.

“Kalau kita lihat tahun 2022 kita sempat menurun ke 35,4 dari target 38,5 persen. Saya kira ke depan angka ini pasti akan membaik lagi,” kata Luhut. ***

Editor: Ianatul Ainiyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x