Network
MALANG TERKINI - Ketidakhadiran mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo ke Istana Negara untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Arsul Sani menduga bahwa ini merupakan sikap politik deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu yang tetap menjaga jarak dengan pemerintah.
Namun, Asrul menolak menjawab jika hal tersebut dikaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Juga: Politikus PPP Irgan Chairul Mahfiz Ditahan KPK
"Bisa Jadi ya dari sisi positioning politiknya, Pak Gatot ingin tetap mengambil jarak dengan katakanlah pemerintahan," ujar Arsul Sani seperti dikutip MalangTerkini.com dari laman RRI pada Kamis, 12 November 2020.
Pemerintah memberikan perhargaan kepada Gatot dan mantan Panglima TNI lainnya atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa.
Penghargaan itu juga merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan Bintang Mahaputera.
Untuk itu, tambah Arsul Sani, jika hal tersebut bukanlah menjadi persoalan ketika Gatot ingin menjaga jarak dengan pemerintah. Dia menilai hal ini tidak perlu dianggap sebagai tamparan bagi Istana, dan tak perlu diributkan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Digadang-gadang Jadi Caketum PPP
Menurut Arsul, itu adalah hal biasa dalam politik, termasuk pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyebut negara telah menjalankan kewajiban memberikan penghargaan bagi mantan menteri, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, dan mantan kepala staf.
Heru Budi Hartono mengatakan, tanda jasa yang seharusnya diberikan ke Gatot kemungkinan akan dikembalikan lagi ke negara.
"Jadi kalau enggak hadir ya mungkin tanda jasaya diserahkan ke negara lagi," ujar Heru.
Baca Juga: Gatot Tak Hadir Penyematan Penghargaan, Heru: Mungkin Tanda Jasanya Diserahkan ke Negara Lagi
Heru mengatakan, ketidakhadiran Gatot disampaikan melalui surat kepada Presiden Jokowi.***
