Network
MALANG TERKINI - Stunting masih menjadi masalah yang harus segera diatasi di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari segala pihak agar angka stunting dapat turun.
Upaya yang terus dilakukan baik ditingkat pusat mau daerah terkait pencegahan stunting pun membutuhkan dukungan penuh semua pihak.
Salah satunya adalah keseriusan dari calon presiden (capres) dan kepala daerah yang akan memimpin pada periode berikutnya.
Untuk itu Menteri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pun memiliki ide atau usulan terkait isu stunting yang dijadikan materi debat capres dan pilkada.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengusulkan materi tentang stunting perlu dibahas dalam debat calon presiden menjelang kontestasi pemilihan umum pada 2024.
"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, saya akan usul harus ada materi tentang stunting," kata dia dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan apabila ada calon kepala daerah-kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, maka capres atau calon kepala daerah tersebut tidak berkomitmen terhadap kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.
"Kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu ada," ujar dia.
Ia juga menyampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp1,2 triliun ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting, sehingga butuh kerja cepat, kerja keras, dan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membuat program-program penurunan stunting.
"Daerah-daerah ini juga terus menggalakkan reformasi birokrasi, semua penjabat maupun kepala daerah, mereka takut angka stunting di daerahnya tinggi, karena pejabat ini takut tidak berprestasi, mengingat angka stunting di daerah sekarang jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah," katanya.
Ia memaparkan anggaran penurunan stunting yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp30,4 triliun pada 2023, dibagikan kepada kementerian/lembaga, program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).
"BKKBN kebagian 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.
Ia menyebutkan kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari empat komponen, yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dana desa, serta gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan. ***
