MALANG TERKINI - Terkait harga BBM subsidi yang naik hari ini, Presiden RI Jokowi mengungkapkan bahwa itu merupakan pilihan terakhir pemerintah.
Jokowi mengatakan, sebetulnya ia ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.
Tetapi, menurut Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus.
Selain itu, tambahnya, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yakni pemilik mobil-mobil pribadi.
Baca Juga: Singkatan BBM dan Alasan Mengapa Harga BBM Naik di Era Jokowi
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," kata dia saat konfers di Istana Merdeka pada Sabtu, 3 September 2022.
Ia pun menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujar dia.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran berupa bantuan langsung tunai (BLT).
"BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu rupiah perbulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," terangnya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta perbulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Baca Juga: Karakteristik dan Keunikan New Jeans: Grup Girl Kpop Masa Kini Di Bawah Naungan Ador Label
Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan bagi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," pungkas mantan Walikota Solo tersebut, dikutip dari siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden.***