Network
Baca Juga: LBH PP Muhammadiyah Siapkan Pendampingan dan Bantuan Hukum untuk 75 Pegawai KPK
“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” tegas Jokowi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan jika pihaknya sangat mengapresiasi perhatian Jokowi atas proses TWK yang dilakukan di KPK.
“Kami mengapresiasi komitmen tinggi Presiden terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi,” kata Ghufron di Jakarta, Senin 17 Mei 2021, sebagaimana dikutip Malang Terkini dari Antara.
Ia juga menegaskan sependapat dengan yang disampaikan Presiden terkait dengan hak pegawai KPK dalam proses peralihan status menjadi ASN.
"Yang menyatakan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai," ucap Ghufron.
Ghufron menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Jokowi.
"Dengan adanya arahan Presiden ini, kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai dengan tetap taat asas dan prosedur sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi," katanya.***
