Network
Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan pada struk belanja penerima manfaat, jika nantinya ditemukan pembelanjaan selain untuk kebutuhan pokok.
“Jadi mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” ucap Tri Rismaharini.
Dikutip Malang Terkini dari laman Antara pada 2 Juli 2021, menurut Walikota Malang Sutiaji karena adanya pengetatan aktifitas perdagangan untuk para pedagang kaki lima, termasuk usaha mikro tersebut, Pemerintah Kota Malang akan menyiapkan skema bantuan sosial kepada para pelaku usaha kecil tersebut.
“Sebagai antisipasi, kami akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak,” kata Sutiaji.
Menurutnya, penerapan PPKM darurat kali ini akan lebih ketat dibandingkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa awal pandemi virus Corona di Indonesia pada 2020 silam.
"Kalau kita lihat, apa yang disampaikan Menko Marvest sesungguhnya lebih ketat ketimbang PSBB. Kami akan bahas dalam rakor terkait teknisnya," katanya.
Baca Juga: PPKM Darurat di Kota Malang, Ini Poin Instruksi Penting dari Walikota Sutiaji
Dikutip Malang Terkini dari laman Instagram Walikota Malang Sutiaji @sam.sutiaji pada 2 Juli 2021, proses penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial yang bersumber dari APBD akan dipercepat.
Hal ini akan membantu sekali bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat Jawa-Bali.***
