Network
MALANG TERKINI - Ketika Premier Oil Inggris mengadakan joint venture dengan raksasa minyak Rusia Zarubezhneft untuk mengeksploitasi blok gas alam Tuna di Laut Natuna Utara tahun lalu, upstream regulator SSK Migas mengatakan kesepakatan itu akan memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.
Tahun ini, yang terjadi adalah sebaliknya, para pejabat berusaha menjelaskan mengapa kapal survei China diizinkan menghabiskan waktu selama tujuh minggu untuk melakukan pemetaan dasar laut intensif di dalam zona ekonomi eksklusif(ZEE) Indonesia di selatan konsesi Harbour Energy.
Kapal Haiyang Dizhi 10 seberat 6.900 ton dan Chinese Coast Guard ditarik keluar dari daerah itu pada 22 Oktober, empat hari sebelum dimulainya KTT virtual tiga hari ASEAN.
Baca Juga: Indonesia Tingkatkan Ekspor Batubara, TAS Offshore Targetkan Lebih Banyak Kontrak Pembuatan Kapal
Seperti yang dilansir dari Asia Times, kali ini, data pelacakan kapal menunjukkan kapal itu kembali ke pelabuhan asalnya di Guangzhou. Akan tetapi Chinese Coast Guard cutter 6305 tetap berada di sekitar rig pengeboran di mana operasi penilaian akan berlanjut setidaknya selama satu bulan lagi.
Analis mengatakan perpanjangan masa tinggal kapal survei telah berfungsi sebagai pengakuan diam-diam atas sembilan garis putus-putus China yang diklaim sebagai kedaulatan bersejarah, yang masuk dalam ZEE Indonesia.
Pemerintah Indonesia belum memprotes serbuan itu, meskipun kapal-kapal China hampir sepanjang waktu diawasi oleh sembilan kapal patroli Angkatan Laut dan Keamanan Laut Indonesia (BAKIMLA) dengan perintah yang jelas untuk tidak melakukan intervensi.
Baca Juga: Lirik dan Terjemahan Koko de Iki wo Shite - eill, OST Tokyo Revengers
Analis dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Malcolm Davis berpikir Indonesia menghindari resiko dengan tidak melakukan apapun yang bisa memicu konflik. Ia juga sempat mengatakan, “Beri orang Cina satu inci, mereka akan menguasai satu mil.”
