Network
MALANG TERKINI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyoroti keputusan pemerintah pusat yang mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.
Sebelumnya pemerintah menerapkan HET minyak goreng adalah Rp14.000 per liter.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.
"Terkait harga kemasan lain akan menyesuaikan nilai keekonomian sehingga diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern dan tradisional," ujarnya dikutip dari PMJ News pada Rabu, 16 Maret 2022.
Ridwan Kamil melalui akun Twitter pribadinya @ridwankamil mengatakan jika kebijakan pencabutan aturan HET tersebut membuat harga di pasaran mencapai Rp23.000-Rp25.000.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Kebijakan HET Minyak Goreng Kemasan Dicabut
"Jalan panjang solusi masalah minyak goreng, ini sungguh jd sebuah fenomena yg membuat prihatin," tulis pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut, Rabu 16 Maret 2022 malam.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Minyak Goreng Merk Asri Mengandung Babi? Ini Penjelasan JAKIM
"Aturan Harga Eceran Tertinggi sudah dicabut Kemenko Perekonomian, tidak lagi 14 ribu, tp diserahkan pada fluktuasi pasar. Sehingga terpantau harga 1 liter migor kemasan bs 23-25 rb," lanjutnya.
Kang Emil menegaskan jika untuk minyak goreng curah harganya masih Rp14.000.
"Minyak curah no kemasan akan tetap 14 rb karena akan ada subsidi," terang Ridwan Kamil.
Ia mengatakan jika biar bagaimanapun pemerintah daerah yang bakal berusaha mencari solusi di lapangan.
"Walau produksi & distribusinya adalah kewenangan pusat, namun jika ada masalah di lapangan, bagaimana pun pemerintah daerah jg terus cari cara agar kebutuhan pokok ini selalu tersedia & selalu terjangkau harganya," kata Kang Emil.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Saifuddin Ibrahim Segera Diselidiki Kepolisian Terkait Penodaan Agama
Sebagai salah satu solusi, Pemprov Jawa Barat akan melakukan sejumlah operasi pasar.
"Operasi Pasar adalah salah satu caranya yang terus Pemprov lakukan. Saya perintahkan Kadis Indag untuk fokus di bulan-bulan ini berkeliling melakukan operasi pasar di 27 kota/kabupaten," terangnya.
Meski demikian, Kang Emil menyatakan jika operasi pasar tidak bisa berlangsung lama karena tergantung stok yang ada.
"Namun, operasi pasar tidak didesain untuk selamanya, karena dibatasi oleh stok yang terbatas juga. Semoga Pemerintah Pusat bisa menemukan solusi yang konkrit & berkelanjutan secepatnya. Tidak hanya dari sisi suplai tapi juga manajemen distribusinya dan keterjangkauan harganya," terang Ridwan Kamil.***
