Network
MALANG TERKINI - Pemilu 2024 dikabarkan akan menelan anggaran sebesar Rp86 triliun.
Angka tersebut naik tiga kali lipat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pasalnya, pada Pemilu 2019, anggaran yang dibutuhkan adalah Rp25 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan, sebeb produk hasil pemilu dinilai makin tidak baik.
Baca Juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, PDI Perjuangan: Akan Menciptakan Krisis
Hal tersebut disampaikan politikus Akbar Faizal saat berbincang dengan Ketua KPU Pusat, Ilham Saputra.
Akbar Faizal menyoroti tentang hasil pemilu yang tidak baik berdasarkan banyaknya gugatan serta maraknya politik dinasti.
Gugatan yang sangat banyak serta meningkatnya praktik politik dinasti menjadi indikator bahwa hasil pemilu semakin tidak baik.
"Kita masuk pada produk dari Pemilu sendiri, saya punya gugatan banyak," ucapnya, Senin, 21 Maret 2022.
Akbar Faizal kemudian membeberkan hasil temuannya terkait dinasti politik yang semakin menjamur setiap pelaksanaan Pemilu.
Baca Juga: Heboh Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Ketum PBNU: Saya Rasa Ini Masuk Akal
"Saya tidak mengerti Apakah KPU harus dibawa dalam pertanggungjawaban ini, hasilnya adalah di dalam hal dinasti politik, sebanyak oligarki yang kemudian turunannya bernama dinasti politik itu, dan ini hasilnya," ujarnya.
"Perkembangan dinasti politik dari tahun ke tahun, ini menyangkut dengan Pilkada ya. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, total 59 kepala daerah terpapar dinasti politik. Setelah putusan MK yang melegalkan dinasti politik, malah semakin besar," tutur Akbar Faizal menambahkan.
Tidak hanya dalam Pilkada, pemilihan calon legislatif juga tidak luput dari kehadiran dinasti politik
"Dalam hal legislatif, dinasti politik Pemilu 2009 itu hanya 28 orang anggota DPR RI yang teridentifikasi dinasti politik, Pemilu tahun 2014, 51 orang, Pemilu tahun 2019, 99 orang. Artinya kualitas hasil pemilu kita tidak membaik," kata Akbar Faizal.
Baca Juga: Mahfud MD Menegaskan Sikap Presiden, Pemilu Tahun 2024 Tidak Mundur
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Pusat Ilham Saputra memberikan tanggapannya.
"Sebetulnya begini, saya bukan menolak bahwa KPU kemudian 'ada nggak sih intervensi KPU untuk menghindari ini?' kami ini bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya itu pertama," tuturnya.
"Jadi tidak ada yang namanya dinasti Politik dilarang dalam undang-undang, dalam Pilkada juga demikian," ucap Ilham Saputra menambahkan.
Dia pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba mengatasi hal itu melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Baca Juga: 5 Tanda Istri Selingkuh Dilihat dari Sikapnya, Para Suami Wajib Perhatikan dengan Baik!
Akan tetapi, hasilnya gagal karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami pernah mencoba untuk melakukan terobosan via PKPU tapi terkendala dengan ada putusan MK yang mengatakan bahwa diperbolehkan. Nah itu kan menjadi persoalan buat kami, kami ini bekerja harus sesuai Perundang-undangan," kata Ilham Saputra.
Dia juga mengatakan bahwa KPU telah mencoba melarang Partai Politik mencalonkan narapidana maling uang rakyat, tetapi hasilnya juga nihil.
KPU ingin calon anggota parlemen merupakan orang yang bersih, yakni tidak pernah terlibat pencurian uang rakyat, kekerasan seksual terhadap anak, dan narkoba.
Akan tetapi, akhirnya peraturan itu dibatalkan karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akhirnya melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: 4 Cara Mengetahui Pasangan Selingkuh, Pastikan Dia Tak Memiliki Ini
Menurut Ilham Saputra, KPU mengalami kendala dalam menerapkan peraturan karena terbentur banyak hal dan tidak adanya keinginan politik (political will) dari partai politik.
Melihat hal itu, Akbar Faizal pun mengatakan harus mengungkapkan permasalahan tersebut, karena Pemilu 2024 semakin dekat.
"Saya harus mengungkap ini karena Pemilu sudah dekat, dan kemudian ini untuk menggambarkan ternyata kualitas produk Pemilu kita tidak membaik," ujarnya, dikutip dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Selasa, 22 Maret 2022.***(Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)
Berita ini pernah diterbitkan di Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul "Biaya Pemilu 2024 Rp86 Triliun: Naik 3 Kali Lipat, tapi Hasilnya Dinilai Makin Rusak"
