Network
MALANG TERKINI - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali mulai dilaksanakan kemarin, 3 Juli 2021.
Menyikapi instrusi Menko Kemaritiman dan Investasi tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, maka semua sektor akan mengalami dampaknya.
Salah satu sektor yang berdampak dalam PPKM Darurat ini adalah aparat RT dan RW setempat yang merupakan instansi pemerintah yang paling kecil dan paling dekat secara langsung dengan masyarakat.
Dikutip Malang Terkini dari laman Portal Kota Malang pada 3 Juli 2021, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menjelaskan bahwa dalam pelaksanaanya akan ada pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di pusat-pusat keramaian massa pada pukul 8 malam.
Baca Juga: Syarat Perjalanan di Wilayah Malang Raya Saat PPKM Darurat
Pemadaman lampu ini dimaksudkan sebagai penanda jam malam, dimana masyarakat harus menghentikan kegiatan di luar rumah.
Pertimbangan pemilihan jam 8 malam adalah jam dimana semua orang yang mungkin tempat kerjanya jauh, sudah berada di dalam rumah.
Pertimbangan lainnya adalah agar toko, warung, atau Pedagang Kaki Lima bisa lebih awal untuk mengakhiri usahanya pada hari itu.
Selain itu restoran meski relatif tidak ada pembatasan tapi setelah pukul 8 malam tidak boleh menyediakan tempat duduk, hanya melayani take away atau layanan bawa pulang.
Baca Juga: Formasi CPNS BKN Tahun 2021 untuk Lulusan Diploma
Diharapkan masyarakat paham benar maksud dan tujuan pemadaman lampu jalan ini, demi kelancaran pelaksanaan PPKM Darurat.
Sutiaji juga menegaskan agar masyarakat dan para pelaku usaha dapat mendukung program ini.
Dalam praktiknya nanti, pendekatan persuasif dan humanis akan diberlakukan.
“Namun bagi pihak-pihak yang melanggar setelah mendapat peringatan pertama dari petugas, maka akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari penutupan usaha hingga ke ranah hukum jika memang harus dilakukan,” ungkap Sutiaji.
Baca Juga: PPKM Darurat Kota Malang Berdampak Pada PKL, Mulai dari Pemadaman Lampu Sampai Bantuan
Kerjasana elemen terkait seperti TNI-Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat akan memaksimalkan penerapan PPKM Darurat sesuai aturan dari Kemendagri dan surat edaran Gubernur Jawa Timur.
Tapi yang paling penting adalah kepatuhan dari masyarakat untuk suksesnya PPKM Darurat ini, sehingga peningkatan kasus Covid-19 bisa diturunkan.
“Seperti yang dikatakan Gubernur Jawa Timur bahwa PPKM Darurat ini untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat,” pungkas Sutiaji.***
