Hype Artificial Intelligence Desak AS Keluarkan Aturan, Bagaimana Caranya?

- 16 Mei 2023, 08:59 WIB
Ilustrasi. Artificial Intelligence (AI)
Ilustrasi. Artificial Intelligence (AI) / // FREEPIK/rawpixel.com

MALANG TERKINI – Anggota parlemen AS sedang bergulat dengan pagar pembatas apa yang harus dipasang di sekitar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang sedang berkembang sekarang ini.

Namun, meski berbulan-bulan setelah ChatGPT mendapat banyak perhatian dan kontroversi, konsensus atau kesepakatan kebijakan masih jauh dari pasti.

Diketahui bahwa senator AS, staf kongres, perusahaan AI, dan kelompok kepentingan, telah menunjukkan adanya sejumlah opsi yang sedang didiskusikan.

Baca Juga: Wanita Lajang di China Diusulkan Bekukan Sel Telur, Susul Turunnya Angka Populasi Selama 6 Dekade

Beberapa proposal berfokus pada AI yang dapat membahayakan nyawa atau mata pencaharian seseorang, seperti di bidang kedokteran dan keuangan. Selain itu untuk memastikan AI tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau melanggar hak sipil seseorang.

Perdebatan yang terjadi adalah bagaimana mengatur pengembang AI atau perusahaan yang menggunakannya?

Senat AS meminta ahli independen untuk uji teknologi AI sebelum rilis

Dilansir Malang Terkini dari Reuters, meningkatnya popularitas apa yang disebut AI generatif, yang menggunakan data untuk membuat konten seperti prosa yang terdengar manusia dari ChatGPT, telah memicu kekhawatiran bahwa teknologi yang berkembang pesat dapat mendorong kecurangan dalam ujian, memicu informasi yang salah, dan mengarah pada penipuan generasi baru.

Hype AI telah menyebabkan banyak pertemuan, termasuk kunjungan ke Gedung Putih bulan ini oleh CEO OpenAI, Microsoft Corp, dan Presiden Alphabet Inc., mereka bertemu dengan Joe Biden.

Baca Juga: Studi Temukan Paparan Polusi Udara Tingkatan Risiko Aritmia Jantung

Rencana yang diusulkan Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer dalam menangani masalah AI adalah diperlukannya ahli independen untuk menguji teknologi AI baru sebelum dirilis. Ia juga menyerukan adanya transparansi dan memberikan data yang dibutuhkan pemerintah untuk mencegah bahaya.

Pendekatan berbasis risiko berarti AI yang digunakan untuk mendiagnosis kanker, misalnya, akan diteliti oleh Food and Drug Administration, sedangkan AI untuk hiburan tidak akan diatur. Diketahui juga bahwa Uni Eropa telah bergerak untuk melakukan aturan serupa.

Pendapat senator lain bertentangan

Tetapi fokus pada risiko tampaknya tidak cukup bagi Senator Demokrat Michael Bennet. Ia memperkenalkan RUU yang menyerukan gugus tugas AI pemerintah. Dia mengatakan perlunya pendekatan berbasis nilai untuk memprioritaskan privasi, kebebasan sipil, dan haknya.

Aturan berbasis risiko dinilai terlalu kaku dan gagal menangkap bahaya dari penggunaan AI.

Pendapat ilmuwan mengenai regulasi AI

Cullen O'Keefe, seorang ilmuwan riset OpenAI, mengusulkan dalam pembicaraan bulan April di Universitas Stanford, bahwa diperlukan pembentukan sebuah agensi.

Baca Juga: Toxic Positivity, Apa itu? Kenali Ciri dan Sisi Gelap Kepositifan

Agensi tersebut bertujuan agar perusahaan mendapatkan lisensi sebelum melatih model AI yang kuat atau mengoperasikan pusat data yang memfasilitasi mereka. Badan tersebut, bisa disebut Office for AI Safety and Infrastructure Security, atau OASIS.

Namun menurut para peneliti, yang lebih penting daripada mekanismenya adalah kesepakatan "tentang standar kebijakan seperti apa, dan risiko apa yang ingin dikurangi" dari AI.***

Editor: Niken Astuti Olivia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x