MALANG TERKINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengutus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk segera merevisi aturan terkait Jaminan Hari Tua (JHT).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam saluran Youtube Kementerian Sekretaris Negara, pada Senin 21 Februari 2022.
Menurutnya, Jokowi mengutus agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanahan dan dipermudah.
Jika sebelumnya persyaratan pengambilan JHT harus setidaknya berumur 56 tahun, kemudian Jokowi meminta agar JHT bisa diambil ketika pemilik sedang dalam masa sulit, terlebih saat kena PHK.
Baca Juga: Pesan Jokowi Kepada Buruh Setelah Perintahkan Revisi Aturan Pencairan JHT
"Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang mengalami PHK," jelas Pratikno.
Merespon hal tersebut, pengacara kondang Hotman Paris mengunggah sebuah video ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi.
“Terimakasih Pak Jokowi yang akhirnya memperhatikan ocehan Hotman yang seperti pernjual obat jalanan,” tulis Hotman dalam akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, pada Selasa, 22 Fabruari 2022.
Baca Juga: Contoh Sambutan atau Pidato Acara Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Perlu diketahui, Hotman Paris merupakan salah satu pihak yang sangat gencar melontarkan kritikan terhadap Peraturan Menaker Nomor 2 tahun 2022 tengtang JHT tersebut.
Setidaknya lebih dari 10 video kritikan ia unggah di akun Instagram pribadinya.
Bahkan, ada salah satu video dimana ia menantang Menaker Ida Fauziyah untuk melakukan debat terbuka mengenai aturan JHT.
"Saya menantang debat terbuka di manapun ibu menaker untuk membahas peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut," kata Hotman Paris, dikutip dari akun Instagram @hotmanparisofficial, pada Selasa, 22 Februari 2022.
Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja, terutama yang mengalami kesusahan dengan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jauh sebelum waktu pencairan JHT.
"Ini tidak ada misi politik karena saya tidak tertarik dengan menjadi menteri. Saya melihat tidak ada logika dalam aturan tersebut," pungkas Hotman Paris. ***