MALANG TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri untuk bicara tentang penundan Pemilu 2024.
Jokowi meminta jajaran kabinet untuk fokus bekerja untuk menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Jokowi menganggap pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024 bisa menimbulkan polemik di masyarakat.
Baca Juga: Pertamax Naik Tinggi, Jokowi: Saya Kira Situasinya Memang Tidak Memungkinkan
"Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 April 2022.
Jokowi menegaskan jika para menteri sudah tidak boleh membicarakan soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Baca Juga: Heboh Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Ketum PBNU: Saya Rasa Ini Masuk Akal
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," tegasnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta jajaran menteri dan kepala lembaga non-kementerian fokus bekerja menghadapi krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.
Baca Juga: Dinilai Makin Buruk Hasilnya Namun Pemilu 2024 Bakal Telan Biaya Rp84 Triliun, Naik 3 Kali Lipat!
PDIP sebelumnya juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penundaan pemilu 2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif.
"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto, di Jakarta, Senin 28 maret 2022.
Baca Juga: Apakah Vaksin dan Tes PCR Membatalkan Puasa? MUI Telah Mengeluarkan Fatwa
Menurutnya, di DPR sudah memutuskan untuk tidak membahas mengenai penundaan pemilu.
"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.***