MALANG TERKINI - Potensi penyalahgunaan dan kecurangan hasil pemilu dapat diminimalisir dengan proses perhitungan hasil yang cepat.
Aktivis yang tergabung Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) menekankan pentingnya kecepatan dalam perhitungan hasil Pemilu 2024 tersebut.
Sekretaris Umum Aldera Valentina Sagala mengatakan proses perhitungan hasil pemilu adalah tahapan yang sangat krusial. Semakin lama proses itu dilakukan, maka semakin besar potensi kecurangan terjadi.
"Oleh karena itu, kami memperkenalkan sebuah sistem informasi teknologi yang meliputi pengumpul, verifikasi, input rekapitulasi, dan penulisan pengumuman hasil pemilu. Kami optimistis dapat mengumumkan hasil pemilu tersebut tiga hari setelah hari pencoblosan," kata Valentina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Valentina mengatakan sistem yang diberi nama jagatps.id itu merupakan sistem berbasis informasi teknologi. Akurasi perhitungan suara diyakini tak akan berbeda jauh karena dua relawan yang ditempatkan di setiap TPS akan mengunggah perhitungan suara berdasarkan C1 plano.
"Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengawasi 823.200 TPS. Untuk itu, kami berharap akan menghimpun dua orang relawan di tiap TPS untuk menjadi juru catat dan kemudian akan melakukan input sehingga dapat kami infokan tiga hari setelah pencoblosan," ujarnya.
Secara teknis, Valentina menjelaskan mekanisme penggunaan jagatps.id dimulai dari dua sukarelawan yang akan melakukan pencatatan penghitungan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, mereka memfoto data formulir C1 atau formulir rekapitulasi penghitungan suara, kemudian mengirimkannya dalam kanal yang sudah disiapkan di jagatps.id.
Dalam kesempatan itu Valentina mengajak semua pihak untuk aktif berperan dalam mengawal pemilu dengan bergabung menjadi juru catat. Mulai dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta hingga partai politik dipastikan digandeng dalam perhitungan suara Pemilu 2024 yang akan dirilis jagatps.id dalam waktu tiga hari setelah pencoblosan.
"Kami akan menggalang seluas-luasnya kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan partai politik. Kami yakin pihak partai politik yang paling memiliki kepentingan. Dari 823.200 TPS yang ada, kita akan menempatkan 1.640.400 relawan catat," tutur Valentina.
Valentina mengungkapkan jagatps akan dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis Android dan iOS. Dengan aplikasi tersebut diharapkan masyarakat di daerah tertinggal sekalipun dapat mengakses informasi mengenai perhitungan suara Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg tingkat DPR RI dan DPRD.
Pada kesempatan yang sama, aktivis Aldera Tino Rahardian menilai lambatnya pengumuman hasil pemilu oleh KPU disebabkan banyaknya tingkatan atau birokrasi dalam penghitungan suara.
Tino kemudian menggunakan Provinsi Jawa Barat sebagai contoh. Salah satu provinsi terpadat di Indonesia itu hanya membutuhkan 50 verifikator, masing-masing verifikator akan memegang 200 data TPS.
Ia mengatakan dirinya yakin sistem tersebut mampu memberikan hasil akurat dalam rangka mengawal jalannya pesta demokrasi di tahun politik 2024.
"Kami meyakini mampu karena ini kerja kolosal, gotong royong untuk menjaga demokrasi," pungkasnya.***