Network
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujarnya menegaskan.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," lanjutnya.
Menurut Hasto, PDIP dalam berbagai kesempatan misalnya dalam forum-forum partai seperti rakernas, lanjut dia, sikap antikorupsi selalu ditanamkan.
"Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Mengenal Juliari Batubara, Profil Singkat Mensos yang Tersangkut Kasus Suap Bansos Covid-19
Ancaman Hukuman Mati
Sebelumnya, pada April 2020, Ali Fikri yang saat itu menjabat sebagai Plt Juru Bicara KPK mengatakan jika ada ancaman hukuman mati bagi yang menyalahgunakan dana penanganan bencana.
"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati," katanya, Rabu 1 April 2020, dikutip dari Antara.
KPK pun, kata dia, telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tersebut.
"KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut," ujar Ali.
