MALANG TERKINI – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait dana bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana diketahui jika Juliari Batubara adalah kader PDIP. Ia telah dua kali menjadi anggota DPR melalui PDIP untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I.
Baca Juga: Soal Penerapan Pasal Ancaman Pidana Mati untuk Kasus Mensos Juliari Batubara, Ini Komentar KPK
Baca Juga: Terkait Koruptor Dana Bansos COVID-19, Pakar Hukum Unair: Sanksi Paling Adil Adalah Pidana Mati
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020, sebagaimana dikutip MalangTerkini.com dari Antara.
“Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," lanjutnya.
Hasto menegaskan jika PDIP mendukung upaya KPK memberantas korupsi, termasuk diantaranya yang melalui operasi tangkap tangan (OOT) yang belakangan kerap dilakukan.
Viral Rekaman Soal Otak Penangkapan Edhy Prabowo, Husein: Salah Apa Pak JK Kepada Danny Pomanto? https://t.co/mOrLDqk2Q2— Malang Terkini (@MalangTerkini_) December 6, 2020
Lebih lanjut, Hasto mengatakan jika PDIP selalu mengingatkan para kadernya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih sampai melakukan korupsi.