Network
MALANG TERKINI – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diterbitkan agar seluruh penduduk terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan diberlakukan Inpres tersebut sejak tanggal 1 Maret 2022 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, memastikan bahwa tidak akan mengalami hambatan dalam layanan peralihan hak jual beli tanah
Dilansir oleh Malang Terkini dari laman ATR/BPN, 15 Maret 2022, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Tata Ruang (ATR/BPN), Andri Tenri Abeng mengungkapkan disela kegiatan Webinar bertajuk Kepesertaan BPJS Kesehatan bahwa sejak tahun 2019, berdasarkan data statistik jumlah transaksi layanan pertanahan di Kementrian ATR/BPN layanan pertanahan peralihan hak jual beli senantiasa menduduki peringkat dua.
Baca Juga: Khofifah Satukan Tanah dan Air Bumi Majapahit di Titik Nol IKN Nusantara
Hal tersebut membuktikan bahwa tingginya permintaan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli tanah.
Pada layanan itu juga, kebijakan baru dari Inpres Nomor 1 tahun 2022 ditujuan.
“Kementerian ATR/BPN mendapat satu instruksi dari Inpres tersebut, dan layanan peralihan hak jual beli yang dipilih. Layanan pertanahan kita jumlahnya 137, dan tak semua mendapat instruksi dari Inpres. Hanya layanan peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli saja, mudah-mudahan kita dapat menjalani instruksi ini dengan baik,” ungkap Andi.
