Network
MALANG TERKINI – Gedung Putih berencana bertemu dengan para top eksekutif perusahaan teknologi dunia, yakni Google, Microsoft, OpenAI dan Anthropic pada Kamis 4 Mei 2023, untuk membahas kelebihan dan risiko Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Wakil Presiden Kamala Harris dan pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya, akan membahas cara untuk memastikan konsumen mendapat manfaat dari AI, dan dapat terlindungi dari bahayanya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengharapkan perusahaan teknologi memastikan produknya aman sebelum dirilis ke publik.
Baca Juga: Ini 5 Tanda Karyawan Sedang Di-‘Gaslighting’ di Tempat Kerja, Awas Jadi Korbannya
Pada bulan lalu, Regulator AS telah melakukan upaya untuk menyusun aturan AI, agar Gedung Putih dapat mengerem penggunaan teknologi baru seperti ChatGPT.
Pemerintah AS meminta pelaku industri terlibat dalam penyusunan aturan AI
Dilansir Malang Terkini dari Channel News Asia, Departemen Perdagangan AS meminta masukan dari pelaku industri untuk memberi tahu pemerintahan Biden dalam menyusun peraturan tentang AI.
"Sama seperti makanan dan mobil tidak dilepaskan ke pasar tanpa jaminan keamanan yang tepat, demikian pula sistem AI, harus memberikan jaminan kepada publik, pemerintah, dan bisnis bahwa mereka sesuai dengan tujuan," kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan.
Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat adalah rumah bagi para inovator terbesar di bidang teknologi dan AI. Salah satunya Microsoft yang telah memiliki OpenAI dan menciptakan ChatGPT. Namun AS dinilai masih tertinggal secara internasional dalam mengatur industri ini.
Baca Juga: Keluarga Wanita yang Tewas Akibat Insiden Lift Di Bandara Kualanamu Laporkan 6 Perusahaan
Joe Biden desak kongres sahkan UU untuk perketat sektor teknologi
Google pada bulan Maret mengundang pengguna di Amerika Serikat dan Inggris untuk menguji chatbot AI-nya, yang dikenal sebagai Bard, karena terus berjalan secara bertahap untuk mengejar ketinggalan dengan ChatGPT.
Joe Biden telah mendesak kongres untuk mengesahkan undang-undang yang membatasi lebih ketat pada sektor teknologi, tetapi upaya ini memiliki sedikit peluang untuk membuat kemajuan mengingat perpecahan politik di antara anggota parlemen.
Kurangnya aturan telah memberikan Silicon Valley kebebasan untuk mengeluarkan produk baru dengan cepat, dan memicu kekhawatiran bahwa teknologi AI akan mendatangkan malapetaka pada masyarakat sebelum pemerintah dapat mengejar ketinggalan.
Elon Musk sudah mendirikan perusahaan AI
Miliarder Elon Musk pada awal Maret membentuk perusahaan AI bernama X.AI, yang berbasis di negara bagian Nevada, AS. Bos Twitter dan Tesla ini menduduki posisi sebagai direktur X.AI Corporations.
Pendirian perusahaan AI oleh Elon Musk tampaknya telah menjadi saingan OpenAI, meskipun sebelumnya Elon bergabung dengan para pemimpin teknologi, dan kritikus AI dalam menyerukan jeda keseluruhan dalam pengembangan kecerdasan buatan.
Baca Juga: Menag: Aksi Penembakan di MUI Bukan Terorisme, Namun Individu yang Salah Belajar Agama
Google, Meta, dan Microsoft telah menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan sistem AI untuk membantu penerjemahan, melakukan pencarian internet, membuat sistem keamanan, dan iklan bertarget.
Namun akhir tahun lalu perusahaan OpenAI di San Francisco meningkatkan minat di bidang AI ketika meluncurkan ChatGPT, sebuah bot yang dapat merespons sebuah pertanyaan yang tampak alami dari suatu percakapan ataupun menjawab perintah dan pertanyaan rumit dalam bentuk teks.***
