Network
"Saya tidak mengerti Apakah KPU harus dibawa dalam pertanggungjawaban ini, hasilnya adalah di dalam hal dinasti politik, sebanyak oligarki yang kemudian turunannya bernama dinasti politik itu, dan ini hasilnya," ujarnya.
"Perkembangan dinasti politik dari tahun ke tahun, ini menyangkut dengan Pilkada ya. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, total 59 kepala daerah terpapar dinasti politik. Setelah putusan MK yang melegalkan dinasti politik, malah semakin besar," tutur Akbar Faizal menambahkan.
Tidak hanya dalam Pilkada, pemilihan calon legislatif juga tidak luput dari kehadiran dinasti politik
"Dalam hal legislatif, dinasti politik Pemilu 2009 itu hanya 28 orang anggota DPR RI yang teridentifikasi dinasti politik, Pemilu tahun 2014, 51 orang, Pemilu tahun 2019, 99 orang. Artinya kualitas hasil pemilu kita tidak membaik," kata Akbar Faizal.
Baca Juga: Mahfud MD Menegaskan Sikap Presiden, Pemilu Tahun 2024 Tidak Mundur
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Pusat Ilham Saputra memberikan tanggapannya.
"Sebetulnya begini, saya bukan menolak bahwa KPU kemudian 'ada nggak sih intervensi KPU untuk menghindari ini?' kami ini bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya itu pertama," tuturnya.
"Jadi tidak ada yang namanya dinasti Politik dilarang dalam undang-undang, dalam Pilkada juga demikian," ucap Ilham Saputra menambahkan.
Dia pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba mengatasi hal itu melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Baca Juga: 5 Tanda Istri Selingkuh Dilihat dari Sikapnya, Para Suami Wajib Perhatikan dengan Baik!
